Senin, 07 Mei 2012

Chord & Lirik Lagu Aku Bisa Aku Pasti Bisa

Posted by: ERLY UTADA HIKARRU on: MEI 07, 2012
G
Kadang ku takut dan gugup
G                                         C
Dan ku merasa oh-oh tak sanggup
C                                         G
Melihat tantangan di sekitarku
Am                                D
Aku merasa tak mampu
G
Namun ku tak mau menyerah
G                                 C
Aku tak ingin berputus asa
C                                            G
Dengan gagah berani aku melangkah
Am                               D
Dan berkata aku bisa
C
Aku bisa, aku pasti bisa
.      G                                   Em
Ku harus terus berusaha
.             C
Bila ku gagal itu tak mengapa
D
Setidaknya ku tlah mencoba
C
Aku bisa, aku pasti bisa
.     G                                      C
Ku tak mau berputus asa
C                           G
Kucoba terus coba
C                       G
sampai ku bisa
Am         D       G
Aku pasti bisa

Minggu, 06 Mei 2012

CONTOH SOAL LCC UUD 45 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



SOAL LCC UUD NRI 1945 & TAP MPR RI


Hi generasi cerdas indonesia….. senang sekali bisa berjumpa dalam blog ku ini. LCC UUD NRI yang terus dilaksanakan tiap tahunnya membutuhkan persiapan yang matang, antara lain hafalan yang banyak , kuat, persiapan fisik dan mental yang fit dll. Tak terkecuali dengan bentuk-bentuk soal yang biasa muncul dalam setiap sesinya. berikut ini adalah beberapa contoh bentuk soal yang biasanya muncul dalam LCC ini. jangan dijadikan patokan, tetapi jadikanlah  sebagai bentuk persiapan tambahan bagi kamu dalam mempersiapkan lomba ini.
oke langsung aja….kita ke teekaape…
Contoh soal dalam LCC UUD 1945 dan TAP MPR RI
Babak tematik      :
1.      Mengapa TAP MPRS no25/1966  Tetap dipertahankan?
Jawab :
a)     TAP MPRS 25/1966 berisi tentang  pernyataan terhadap PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia . Dan larangan menyebarkan dan atau mengembangkan ajaran marxisme , leninisme  di indonesia
b)     mengenai pengharaman PKI tumbuh diindonesia , Hal ini disebabkan bahwa ideology dalam PKI tidak sesuai dengan  ideology yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni ideology pancasila yang mengenal  adanya tuhan. Oleh sebab itu ideology ini dilarang.
c)     TAP MPRS ini tetap dipertahankan , seba b jika TAP ini dicabut maka akan menimbulkan khawatir akan tumbuhnya PKI-PKI baru atau organisasi beraliran marxisme & leninisme atau sejenisnya sehingga akan mengingatakan akan penghiatan PKIdimasa silam
2.     Mengapa Presiden dipilih dari partai politik dan atau gabungan parpol?
3.     Jelaskan substansi dari TAP MPR nomer 16/ MPR/ 1998
4.     Jelaskan substansi TAP MPR nomer 5/ MPR/ 2000.
5.     Jelaskan asas pemlilu bersifat LUBERJURDIL.
6.     Mengapa MPR dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan MA? Dan mengapa dalam memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR?
7.     Apakah yang dimaksud SISHANKAMRATA?
8.     Jelaskan alur atau sistematika dalam impeachment.
9.     Sebutkan dan jelaskan tuntutan reformasi.
10.  Sebutkan dan jelaskan latar belakang reformasi.
11.    Sebutkan dan jelaskan mengenai kesepakatan dasar.
Soal pilihan ganda         :
Untuk soal pilihan ganda, penulis tidak dapat menuliskan contohnya, dikarenakan tipe pada soal ini dapat saja bervariasi. Namun hati-hati dengan kecohan seperti:
1)    kamu harus dapat membedakan atas diatur dalam UU dan daiatur pada UU
2)    Bedakan atas hak DPR dan hak anggota DPR
3)    Bedakan atas sifat lembaga MA, MK dan KY
4)    Bedakan atas kuorum untuk melakukan amandemen UUD, kuorum usulan amandemen dan kuorum untuk melakukan impeachment terhadap presiden.
5)    Bedakan lama waktu untuk :
-         MPR melaksanakan siding jika presiden wapresnya mangkat, berhenti dst
-         MPR melaksanakan sidang jika presiden dan wakilnya mangkat, berhenti dst
Soal rebutan ( berhubungan dengan postingan tips dan trik memenagkan lombaLCC…… catatan! Soal bisa saja berbeda tipenya dari tahun ke tahun. Tinggal perhatikan setiap sesi dalam perlombaan tersebut)
1)    Host            :” Rumusan pasal 1 ayat 3 adalah………..”
Jawab                   : Negara Indonesia adalah Negara hukum
2)    Host            : Rumusan pasal 33 ayat 4 adalah…..
3)    Host            : hak anggota DPR adalah…..
4)    Host            :”TAP MPR nomer 25/MPRS/1966 adalah tentang……….”
Jawaban     : pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh Indonesia……..
5)    Host  :”Yang dimaksud equality before the law adalah
Jawaban     : kemungkinan 1: kesetaraan didalam hukum
Kemungkinan 2: penegakan hukum yang tidak bertentangan
Dengan hukum (karena soal mungkin saja adalah due proses of the law)
6) Host  : “Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan tugas dalam masa jabatannya, maka…..
Jawab : -kemungkinan 1 : digantikan oleh mendagri menlu dan menhan secara bersama-sama
-kemungkinan 2   : selambat-lambatnya 30 hari
-kemungkinan 3   : pasal 8 ayat 3
sekian dulu ya… selamat belajar^^
salam generasi cerdas indonesia

CONTOH SOAL LCC UUD 45 TAP MPR RI NKRI BHINEKA TUNGGAL IKA


BELAJARLAH SELAGI KAMU BISA, ILMU TIDAK ADA YANG SIA-SIA.
Jumat, 13 Januari 2012 di Lab AP
Soal dari pak presiden
Jelaskan mengapa presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan memperhatikan pertimbangan MA dan mengapa presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus dengan memperhatikan pertimbangan DPR?


Jelaskan arti masing2 istilah

Presiden harus meminta pertimbangan MA dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, karena MA merupakan lembaga yudikatif dan juga lembaga peradilan tertinggi negara.
Presiden harus meminta pertimbangan MA dalam memberikan amnesti dan abolisi, karena terdapat unsur politik
Selain itu juga, dalam penggunaan kekuasaannya, presiden secara cermat juga harus memperhatikan pandangan dari dua lembaga itu karna itu merupakan bagian dari check and balances di antara lembaga2 negara dalam menggunakan kekuatannya
Pasal 14 ayat 1 dan 2

Apakah calon perorangan dimungkinkan mengikuti Pemilu presiden dan Wapres dan jelaskan
bahwa ketentuan yang menyatakan bahwa persyaratan Capres dan cawapres harus diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol tidak akan menghambat WNI yang tidak menjadi anggota Parpol menjadi Presiden dan Wakil Presiden

Calon perorangan bisa mengikuti Pemilu presiden dan Wakil Presiden dengan syarat harus diusulkan dari parpol atau gabungan parpol. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, suara rakyat terwakilkan dalam parpol tertentu karena itulah partai politik yang mengusulkan sebagaimana amanat rakyat pada pemilu legislatif.

Jelaskan dasar hukum dan tujuan ditetapkannya TAP MPR RI no I/MPR.2003 tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960-2002 serta sebutkan substansi ketetapan tersebut

Dasar hukum dilakukannya peninjauan yaitu
Pasal satu aturan tambahan UUD NRI tahun 1945
Tujuannya yaitu umtuk meninjau dan menentukan hal-hal yang berkenaan dengan materi dan status hukum ketetapan mprs dan ketetapan mprri yagn ada pada saat ini serta untuk menentukan eksistensi dari tap mprs dan tap mprri tersebut untuk saat ini dan masa yang akan datang.
Adapun substansi dari tap MPRRI no 1 MPR 2003
Yaitu
Pasal 1 tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terdiri atas 8 ketetapan.
Pasal 2 tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan terdiri atas 3 ketetapan
Pasal tiga yaitu ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil penilu tahun 2004 terdiri atas 8 ketetapan
Pasal empat tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dilnyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dengan 11 ketetapan
Diantara 11 ketetapan tersebut terdapat satu ketetapan yang tidak berlaku yaitu ketetapan MPRRI no 3 MPR th 2000, arena sudah ada UU no 10 th 2004
Pasal 5 tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri tetap berlaku sampai dengan terbentuknya tata tertib baru MPR hasil pemilu th 2004 terdiri atas 5 ketetapan
Pasal enam tentang ketetapan mprs dan ketetapan mprri yang dinyatakan tidak perlu dilakukan peninjauan ulang baik karna telah selesai dilaksanakan bersifat final atau emalikh.terdiri atas 104 ketetapan sehingga total seluruh ketetapan MPRRI no 1 MPR th 2003 adalah 149 ketetapan, yang berlaku hanya 13

TEMATIK

Jelaskan apa yang dimaksud melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang terkandung dlm uud 45

Pemerintah hendaknya mlindungi segenap bangsanya dan sekuruh rakyatnya walaupun rakyatnya melakukan kesalahan di luar negri dan tidak lepas tangan dalam urusan perlindungan bangsa dan negaranya. Artinya indonesia bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya di luar maupun dalam negri (8)

Jelaskan apa yang dimaksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana terkandung dalam UUD 1945
Maksudnya tidak hanya mencerdaskan dalam hal pendidikan tapi juga dalam hal moral. Contohnya dari wajib belajar 6 th menjadi 9 tahun untuk meningkatkan kualitas SDM (7)

Jelaskan apa yang dimaksud memajukan kesejahteraan umum sebagainana terkandung dalam UUD 1945
Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Sesuai pasal 33 agar terciptanya pemerataan ekonomi (8)

Perubahan UUD 1945 dilakukan dalam berapa tahap

a. 3 tahap 1999,2000,2001
b. 4 tahap 1999,2000,2001,dan 2002

Apa istilah resmi yang kita gunakan. Apakah perubahan atau amandemen

a. kedua istilah itu sama dan dapat digunakan
b. istilah yang resmi adalah istilah perubahan

apa maksud dari pernyataan dari indonesia adalah negara hukum

a. semua anggota masyarakat dapat menyusun hukun
b. setoap sikap dan kebijakan dan perilaku negara dan penduduk baik warga negara maupun orang asing harus berdasar dan sesuai dengan hukum

salah satu prinsip dasar dlm negara yagn menganut pahan negara hukum adala

a. supremasi hukum
b. supremasi parlemen

salah satu tujuan penyelenggaraan negara berdasarkan UUD NRI 1945 adalah

a. mencerdaskan kehidupan bangsa
b. memberikan beasiswa bagi anak sekolah

manakah pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang tatacara perubahan uud 45

a. pasal 36
b. pasal 37

pasal 1 ayat 2 uud45 semula berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh mpr yang kemudian diubah berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan perubahan pasal 1 ayat 2? Apa tujuan dilakukannya perubahan pasal 1 ayat 2 tersebut?

a. untuk penegasan kedaulatan rakyat
b. untuk penegasan mpr sebagai lembaga tertinggi negara

rumusan bab I UUD 45 adalah
a. bab tentang kedaulatan rakyat
b. beb ttg bentuk dan kedaulatan

salah satu prisnsip dasar dalam negaray ang menganut paham negara hukum adalah

a. adanya upaya penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
b. adanya peradilan adat

berukut adalah salah satu implementasi dari penggunaan menurut UUD 1945

a. pemilihan presiden langsung
b. penunjukkan anggota DPR

siapa yang berwenang mengubah uud nri 1945

a. presiden dan dpr
b. mpr

sistematika uud 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagiatn yakni pembukaan, batang tubuh, penjelasan

bagaimana sistemarika setelah perubahan
a. pembukaan dan pasal-pasal
b. sistematikanya tetap sama

berikut ini adalah pasal-pasal yang d uud 45 yang tidak dapat diubah

a. pasal mengenai jumlah anggota mpr
b. pasal yang menyatakan tentang NKRI

salah satu prinsip dasar dalam negara yang menganut paham negara hukum adalah….

a. adanya kesetaraan di hadapan hukum
b. adanya kesetaraan di dalam pekerjaan

salah satu tujuan penyelenggaraan negara berdasarkan uud nri 1945 adalah

a. mengirimkan pasukan perang ke negara konflik
b. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

nama resmi undang-undang undang dasar indonesia adalah

undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

dalam alinea berapakah pada pembukaan uud 1945 yang menyatakan pengakuan negara indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa
alinea ketiga


sebutkan susunan naskah resmi uudnri tahun 1945 setelah dilakukan perubahan dengan cara adendum

naskah perubahan pertama, naskah perubahan kedua, naskah perubahan ketiga dan naskah perubahan keempat

mengapa pembukaan uud 45 tidak diubah ketika mpr melakukan perubahan
karena dalam pembukaan memuat pernyataan tentang kemerdekaan dan pembentukan negara

dalam keadaan apa mpr berwenang memmilih presiden dan wakil presiden
dalam keadaan presiden dan wakil presiden meninggal dunia atau tidak dapat menjalankan kewajibannya

Dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum salah satunya adalah bekerjanya prinsip due process of law, apa maknanya?
Segala sesuatu dilaksanakan berdasarkan hukum








Pembukaan UUD45
Lambang negara boleh diubah yang tidak boleh diubah adalah bentuk negara.

Didtim presidensiil 09:40
Meksnisme impeachment. Pemberhentian presiden
Pasal 7a


PANJANG
Seseorang bisa mencalonkan diri sebagai pres/wapres jika dia seorang WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganwgaraan lain atas kehendaknya sendiri. Jadi kalau dia mendapatkan warga negara lain misalnya WN kehormatan dari negara lain dia berhak mencalonkan dirisebagai pres/wapres

Dalam pasal 7 dikatakan presideng wan wapres dapat memgang jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
Tukeran?

Pemilihan pres dan wapres
Didukung parpol
Kenapa harus ada kriteria 50 persen?

Pendapat DPR ttg pres disamoaipaikan ke MK

Pemilihan pres dalam hal terjadi kekosongan

Jika pres dan wapres berhalangan bersamaan, gabungan parpol yang berhak mengusulkan capres/cawapres adalah parpol/gab parpol yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnnya
Pasal 8 ayat 3

Pasal 13
Mengapa?Kewenangan presiden dalam mengangkat dan duta harus memenuhi pertimbangan DPR
Agar terlaksananya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antara presiden dan DPR selain itu, duta bukan merupakan wakil dari pemerintah, tapi wakil dari negara sehingga kedudukan duta sangat penting sehingga dalam mengangkat duta, pres hrs meminta pertimbangan dari DPR.

Apakah lembaga DPA masih ada?
Tidak karena tidak efektif dan tidak efisien dan tidak ada kewajiban dari presiden untuk menerima nasehat dari DPA. Mekanisme pembahasan untuk mengajukan saran dari DPA ke pres juga sangat rumit.
Instisusi yg bertugas untuk memberikan nasehat kepada presiden adalah dewan pertimbangan yang kedudukannya di bawah pres.

BAB 6 pemerintahan daerah
Negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara yang dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing2 daerah itu mempunyai pemerintah sendiri dan pemegang kedaulatan negaranya adalah pemerintahan pusat. Berbeda dengan negara federal yang terdiri dari negara2 bagian dan kedaulatan negaranya terletak pada masing2 negara bagian.

Pasal 18 ay 4
Gu, walikota, bupati dipilih secara demokratis. Apa maknanya?
Tidak mesti dipilih langsung oleh rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat, tapi juga dapat dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat dengan memperhatikan kekhususan dari daerah masing-masing, contoh : provinsi DIJ gubernurnya tidak dipilih langsung oeh rakyat, tapi oleh DPRD. Bisa dipilih langsung oleh rakyat, bisa dipilih oleh DPRD yang memang merupakan wakil2 dari rakyat.

32:57
Pemerintahan daerah terdiri atas?
Unsur pemerintahan daerah
Kepala daerah yang meliputi gubernur atau walikota atau bupati dan dprd. DPRDnya harus dipilih melalui pemilihan umum

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yg oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Apa saja yg menjadi urusan pem pusat?
1. fiskal nasional dan moneter
2. agama
3. peradilan/yustisi
4. pertahanan dan keamanan
5. politik luar negri

35:30
hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (ekonomi, dll)
pasal 18a ay 1

18a ay 2
maknanya supaya ada asa keadilan dan pemerataan. Tidak boleh ada satu provinsi yang sangat kaya dan ada provinsi yang tertinggal kesejahteraannya

18 B ay 2
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masy hkm adat dan hak2...
DKI, DIJ, aceh, papua

Maknanya Negara juga mengakui keberagaman atau masy tradisionall didlm daerah masing-masing. Spt di jabar masih ada suku badui yg masih diakui keberadaannya

CARA MENGHAFAL PASAL-PASAL UUDNRI 1945 DAN TAP MPR DALAM LOMBA LCC February 22, 2012 at 12:08 pm (Tips & trick memenagkan LCC UUD 1945 disini)

BUKU BIRU TIPIS
  1. Ketika mendapatkan tas yang berisi buku materi, maka jangan dahulu anda merasa bangga bahwa anda adalah salah seorang anggota dari tim pilihan sekolah. Tapi sebaliknya, fikirkan apa yang anda dapat sumbangkan untuk kemenagan tim anda nantnya. Jangan sampai, anda hanya sebagai pelengkap komposisi tim, berdiam, dan penggembira. Meskipun anda tidak terpilih sebagai jubir, bukan berarti anda setengah-setengah dalam menghafal. Sebab jika saat bertanding andalah yang dapat menjawab, maka anda bukan hanya menyelamatkan sekolah anda, tapi saya yakin guru anda akan mempertimbangkan untuk menambahkan anda sebagai jubir lainnya.
  2. Setelah tas yang berisi buku diperoleh, maka keluarkan semua buku itu diatas meja. Dimulai dengan berdo’a, setelah itu ambil buku pasal-pasal (buku biru tipis) dan mulailah menghafal. Jangan anda sayang-sayang dengan buku itu. Kalaupun buku itu harus lecek, terlipat-lipat dan sobek sekalipun, maka itulah anda. Anda memang bersungguh-sungguh dalam belajar.
  3. Hafalkan mulai dari pasal 1 sampai 37, pasal aturan peralihan dan tambahan. Full, satu buku itu anda hafalkan. Terus dan terus diulang-ulang sampai anda dapat menyebutkan isi pasal berapapun tanpa meliat buku. Caranya menghafal pasal-pasal:
    1. Tandai mengenai apa bab dalam pasal tersebut.
    2. misal:- bab sekian mengenai kekuasaan kehakiman, dsb. (Anda tandai bab tersebut )
                   3.  Tandai kata-katal pengawal dalam pasal-pasal tersebut.
Contoh 1:
pasal 8ayat 3:” jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti dan diberhentikan secara bersama-sama dalam masa  jabatannya maka pemegang kekuasaan sementara adalah mendagri, menlu dan menhan secara bersama-sama . . .
Anda tandai permulaan isi pada pasal tersebut dan buat kata-kata inisial pengingat. Misalnya : jika P dan W, M, B, B, maka mendagri, menlu dan menhan….(P=Presiden; W=Wakil presiden ; M=mangkat, B=berhenti ,B=di Berhentikan)